SOP OPD

PENGELOLAAN ASET

Permendagri Nomor 7 Tahun 2024

Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2017

Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 37 Tahun 2019

Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaaan Inventarisasi BMD di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

KEUANGAN

PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019

Tentang

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

PERDA KOTA PANGKAL PINANG NO. 12 TAHUN 2022

Tentang

Pengelolaan Keuangan Negara

PERDA KOTA PANGKAL PINANG NO. 5 TAHUN 2017

Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENGADUAN MASYARAKAT

SK WALIKOTA PANGKAL PINANG NO.167/KEP/DISKOMINFO/II/2024

Tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

KEPEGAWAIAN

PERMENPAN RB NO. 173 TAHUN 2024

Tentang

Pedoman Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai

PERMENPAN RB NO. 01 TAHUN 2020

Tentang

Pedoman Penyusunan Anjab ABK

PERMENPAN NO. 38 TAHUN 2017

Tentang

Standar Kompetensi Jabatan ASN

Perwako 71 Tahun 2023 

Tentang

Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi ASN Teladan

Perwako 66 Tahun 2023

Tentang

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terpadu Satu Pintu

PERWAKO 47 TAHUN 2023

Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang

Perwako 15 Tahun 2022 

Tentang

Penegakkan Disiplin ASN

Perwako 14 Tahun 2022 

Tentang

Manajemen Talenta ASN

Perwako 48 Tahun 2018 

Tentang

Kode Etik ASN

SE Walikota Pangkal Pinang No. 850/165/BKPSDMD/XII/2023  

Tentang

Penataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

PERDA RTRW 2011 - 2030

Perda Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012

Tentang

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011-2030

SPBE

Perwako No.21 Tahun 2023

Tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PERWAKO NO. 54 TAHUN 2022

Tentang

Penyelengaraan Satu Data Indonesia